Pemprov DKI Jakarta Wajib Menjaga Kelestarian Budaya Betawi

Menurut Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Vivi Effendy dalam rilisnya mengatakan bahwa untuk menjaga kelestarian Budaya Betawi perlu selalu menyelenggarakan Festival Seni dan Budaya Betawi. Kegiatan tersebut merupakan wujud berkepribadian yang berbudaya sesuai dengan amanah UUD 1945 agar masyarakat umum tidak hanya mengenal seni dan budaya Betawi itu, hanya sebatas ondel ondel dan kerak telor saja. Lebih jauh, Vivi Effendi mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menjaga kelestarian seni dan budaya Betawi dan mengajak seluruh lapisan masyarakat serta stake holder (pemangku kepentingan) untuk mempromosikan kepada masyarakat nasional dan internasional bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. ”Memang DPD-RI hampir tak pernah menyajikan budaya Betawi dalam acara-acara resminya. Padahal jelas-jelas kantor DPD-RI berada di wilayah DKI Jakarta,” jelasnya. Vivi Effendy menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Senator DPD-RI Propinsi DKI Jakarta. “Acara seni dan budaya Betawi ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dan dilaksanakan dimasa yang akan datang sebagai bentuk kepedulian terhadap budaya Betawi,” tandasnya. (dari berbagai sumber)

 

Manfaatkan Ramadhan Dengan Kegiatan Yang Bermanfaat

Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan khususnya dilingkup Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan ini, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, tertib dan memungkinkan umat Islam dapat menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Tidak terganggu hal-hal yang dapat memunculkan friksi-friksi dan dapat menimbulkan gesekan-gesekan serta dapat mengganggu ketentraman kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Untuk itu, marilah kita manfaatkan bulan yang penuh keberkahan ini dengan kegiatan yang bermanfaat, memperbanyak tadarus alquran, mengkaji ajaran Islam lebih dalam lagi. Dengan harapan meningkatnya kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Demikian pernyataan Drs. H. Syamsudin Noor, M.Si Walikota Administrasi Jakarta Selatan disela shalat tarawih di Masjid Jami Alhikmah Ulujami Pesanggrahan dalam rangka kegiatan Shalat Tarawih Keliling Masjid Se Jakarta Selatan Tahun 2013 ini. Turut hadir Pejabat Teras dan Pejabat Eselon III Pemkot Adm Jakarta Selatan, Pengurus Masjid Jami Alhikmah, Alim Ulama, Camat Pesanggrahan, Lurah Ulujami, BKPRMI, Karang Taruna, LMK, RW, RT, serta masyarakat lainnya dilingkungan Masjid Jami Alhikmah Ulujami Pesanggrahan. Dijelaskannya bahwa ini suatu hal yang perlu kita cermati dan camkan, kiranya bulan yang penuh berkah ini dapat berkualitas. Selain yang menyangkut mengenai keamanan dan ketertiban, dalam kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan bantuan kepada Masjid Jami Alhikmah Ulujami dalam jumlah yang terbatas. Namun, kami berharap dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus masjid untuk kemaslahatan, perbaikan dan juga kemakmuran masjid. “Selain itu juga kami berikan bantuan untuk para dhuafa dan anak yatim, diharapkan dapat dipergunakan dengan baik untuk keperluan Ramadhan,” tandasnya. Dan juga disampaikan bahwa kepada pengurus masjid apabila masih membutuhkan dana diharapkan segera mengajukan proposal kepada kami. Mudah-mudahan kami di tingkat kota dapat membantu, walaupun mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bisa lebih menggerakkkan serta memakmurkan aktifitas masyarakat, khususnya di lingkup Masjid Jami Alhikmah Ulujami ini. “Dengan demikian kita berikan stimulan, motivasi dan dorongan aktifitas masjid sebaik-baiknya, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan masyarakat kita, khususnya masyarakat yang ada di lingkup Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Kota Adm Jakarta Selatan,” ungkapnya. Pemda dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya juga sudah berupaya baik itu dibidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur telah melakukan aktifitas segala kegiatan guna mencapai kualitas kesejahteraan masyarakat. Misalnya dibidang pendidikan sudah digulirkan untuk Kota Adm Jakarta Selatan ada lima puluh lima ribu lebih Kartu Jakarta Pintar (KJP), hal ini bisa membantu para pelajar untuk mengikuti pendidikan berjenjang SD, SMP, SMA. Begitu pula untuk kesehatan, di Kota Adm Jakarta Selatan ini sudah digulirkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) lebih dari tiga ratus tiga puluh lima ribu yang sudah digulirkan, hal ini dapat membantu warga yang mengalami kesulitan untuk berobat diharapkan dapat terbantu dengan KJS yang sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Inilah suatu aktifitas kegiatan yang diharapkan bisa memotivasi semua masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Termasuk hal-dal yang menyangkut di bidang penanggulangan banjir pun sedang dilakukan, seperti normalisasi kali pesanggrahan sedang berproses. “Mudah-mudahan semua kegiatan yang berjalan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, tokoh agama, alim ulama, termasuk juga BKPRMI, Karang Taruna, LMK, RT, RW setempat. Mari bersama-sama kita dukung program pemerintah ini, sehingga lancar dan juga dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas proses dan hasilnya,” harapnya. (ziz)

 

Hidup Positif Bermakna Untuk Sesama

Gerakan Nurani Nusantara meyakini hal yang terpenting dalam sebuah kampanye/sosialisasi anti narkoba adalah menimbulkan kesadaran serta keyakinan dan komitmen untuk hidup positif dan bermakna untuk sesama. Demikian pernyataan Ust Amir Kodir Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPK BKPRMI) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, belum lama ini. Dijelaskannya bahwa dalam workshop Gerakan Nurani Nusantara (GANN) ini akan terbagi menjadi 2 sesi dalam kegiatannya, yakni Motivasi “Hidup Positif Dan Bermakna Untuk Sesama” dengan Pendiri Gerakan Nurani Nusantara, Pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta cara menghindarinya dan menjauhi Narkoba tersebut. “Untuk itu Gerakan Nurani Nusantara menawarkan kepada Institusi, baik Universitas Akademis, SMA, SMP, Majelis Taklim dan Komunitas-komunitas untuk diberikan “Workshop Gerakan Nurani Nusantara” secara gratis atau cuma-cuma kepada setiap pengundang,” jelasnya. Ditegaskannya bahwa dengan disyaratkan sarana pendukungnya saja, yaitu LCD serta Layarnya dan Sound System. Namun jika tidak tersedia maka Gerakan Nurani Nusantara dapat membantu memfasilitasinya. Workshop ini akan dibawakan dengan cara komunikatif dan bermakna. “Presentasi multimedia yang menggugah kepada Audience dengan target menimbulkan dan menguatkan motivasi peserta untuk selalu hidup positif dan bermakna besar untuk sesama sehingga selalu terhindar dari penyalah gunaan narkoba” tandasnya. (ziz)

 

Hadiknas Tahun 2013

Dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045, kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 (satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD, dan kelas 7(tujuh) untuk SMP, serta kelas 10 (sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah. Kurikulum 2013 Ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan. Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa. Pada tahun 2013 ini, telah disiapkan anggaran Rp 7,8 triliun untuk BSM. Pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak hal tersebut merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan harus dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Pendidikan adalah vaksin dan elevator sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut dapat menaikkan daya tahan sosial agar terhindar dari penyakit kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan beradaban, serta meningkatkan status sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi vaksin sosial. (ziz)

 

Peran Ormas/ LSM

LSM yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Ciri-ciri LSM adalah bagian dari pemerintahan, Tidak bertujuan memperoleh keuntungan, untuk kepentingan masyarakat , tidak hanya untuk kepentingan para anggota. Jenis dan kategori LSM adalah Organisasi Donor, Organisasi mitra Pemerintah, Organisasi professional, Organisasi Oposisi. Lembaga Swadaya masyarakat (disingkat LSM) dalam bahasa Inggris disebut non-governmental organization; NGO. adalah : sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah berciri Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara, Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba), Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota. Lembaga Swadaya Masyarakat secara hukum dapat didirikan dalam dua bentuk Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”), Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”). Mengenai badan hukum perkumpulan selama ini sangat sedikit sekali yaitu dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) dan KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX. Untuk pendiriannya, pada intinya setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan suatu perkumpulan. (ziz)

 

UUD 1945

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 18 ayat 2 : Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. ayat 3 : Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang para anggotanya dipilih melalui pemilu. ayat 4 : Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. 3. Pasal 18b ayat 2 : Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 4. Pasal 23 ayat 1 : APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 6. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28a – 28j : tentang hak azasi manusia. Pasal 30 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 32 ayat 1 : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam rangka memposisikan diri sebagai mitra pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan maka misi Ormas dan LSM terdiri dari : Menjadi jembatan penghubung antara penyelenggara kekuasaan negara dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas penyelenggara negara. Membangun keseimbangan dalam rangka perwujudan hak dan kewajiban penyelenggara negara dengan hak dan kewajiban masyarakat. Bersifat Mandiri Bersikap Independen. (ziz)

 

Indonesia Raya

Sepanjang orang Indonesia, siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila)?Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak ; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda. Segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara berkebudayaan, berbudi pekerti luhur, serta saling menghormati antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Di dalam Indonesia merdeka akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kita adalah bangsa yang memiliki kehendak bersatu, memiliki persatuan perangkai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya. Kita sebagai bangsa akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat Chauvinist (mengagungkan rasa kedaerahaan/kesukuan). Bahwa kita akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam badan perwakilan rakyat. Kita akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Kita juga akan memelihara dan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Bahwa tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kita bukan hanya memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi, tetapi sekaligus kita harus memiliki kehidupan yang adil-makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara Kerukunan Hidup Masyarakat, Menjaga Kebinekaan/pluralisme di masyarakat, Menjamin rasa aman masyarakat, Meredam potensi-potensi konflik di masyarakat, Mengatasi konflik yang terjadi (Politik, Warga, SARA), Menindak para pelaku kekerasan/konflik sosial. Wawasan Kebangsaan mempunyai visi dan misi adalah Mewujudkan NKRI yang utuh, kuat, bersatu dan berdaulat yang didukung oleh rakyatnya yang berjiwa patriot, cinta tanah air serta memiliki kesadaran untuk membela negara dan bangsanya. Menjadikan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai gerakan nasional yang melibatan semua elemen bangsa dan merupakan koordinasi terpadu antar instansi. Diteksi dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah. yang dikoordinasikan Komunitas Intelijen Daerah. (ziz)

 

Fungsi Ormas/LSM

Jumlah organisasi kemasyarakatan meningkat pesat (jenis, bentuk, sektor, cakupan kerja dan aktor) akan tetapi banyak potensi ormas yang tidak diketahui pihak luar; Partisipasi organisasi kemasyarakatan sangat meningkat dan menyebar; Perubahan sebagian orientasi organisasi kemasyarakatan yang cenderung berorientasi kekuasaan, ekonomi, dan hanya mengedepankan fungsi sosial kontrol, ketimbang melaksanakan fungsi aslinya yakni fungsi-fungsi volunter (sukarela), sosial, keswadayaan untuk mengabdi dan berpartisasi membangun masyarakat atau sebagai gerakan pilantropis untuk mewujudkan kesejahteraan social. Penyalahgunaan (abuse) dan penyimpangan (misuse) organisasi kemasyarakatan cenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal (konflik internal, anarkisme, radikalisme, pemerasan, penipuan, praktek pencucian uang, dan terorisme); Rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Ormas termasuk dana-dana publik yg dikelola oleh ormas; Banyaknya regulasi yg mengatur Ormas ( UU 8 Th 1985 ttg Ormas, UU 28 Th 2004 ttg Yayasan, UU 11 Th 2009 ttg Organisasi Sosial, UU 40 Th 2009 ttg Kepemudaan, Staadblaad 1870 ttg Perkumpulan). Regulasi yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang; Penataan administrasi Ormas. Belum ada dasar hukum bagi proses pendaftaran ormas dan out put pendaftaran (SKT); Belum adanya pengaturan mengenai ormas yang tidak berbasis anggota/LSM; Tuntutan bagi ormas untuk mandiri dan professional. Adanya pendaftaran ganda ormas terutama ormas badan hukum; Penamaan Ormas à Orkemas. Pengecualian Ormas yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Pembedaan antara Orkemas dgn struktur berjenjang dan Orkemas dgn struktur tidak berjenjang (LSM); Tingkatan Orkemas berdasarkan kegiatan/aktivitasnya melalui mekanisme “Bottom Up” àuntuk melihat manfaatnya bagi masyarakat; Tahapan Pendaftaran yang jelas; Pengaturan SKT yang lengkap (bentuk, isi, nomor, penandatangan, masa berlaku, perubahan, pembekuan dan pencabutan). Tim kerja (administrasi dan lapangan) dalam penerbitan SKT; Pengembangan Sistem Informasi Database Ormas; Pelibatan SKPD teknis yang mengatur kegiatan Orkemas. (ziz)

 

Rancangan Revisi UU Ormas/LSM

Ada Permendagri RI baru yang merupakan salah satu wujud pembinaan pemerintah kepada Ormas/LSM. Kesbangpol DKI Jakarta beberapa kali diundang ke DPR untuk merevisi UU keormasan. Dalam UU keormasan berisi bahwa ada yang harus dibangun pada Ormas/LSM kedepan yakni kemandirian. Dan kemandirian harus memperhitungkan segala potensi yang dimiliki Ormas/LSM itu sendiri. Ormas/LSM adalah partner yang baik dalam membangun kota Jakarta, mudah-mudahan hal itu dapat dipertahankan kedepan. Ormas/LSM menjadi perekat dan penyambung lidah pemerintah dengan masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir ini bahwa Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat rangking teratas dalam index demokrasi. Hal itu berkat Ormas/LSM selalu menjadi perekat dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Protes menjadi hal yang baik dengan disampaikan dengan benar dan tahun ini telah disediakan saluran informasi publik Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang berada di lantai 3 Balaikota Provinsi DKI Jakarta, ini salah satu inovasi baru dari Pemprov DKI yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Jakarta. Negeri ini butuh tangan trampil, butuh pemikiran cerdas, teknik, dalam rangka membangun bangsa kedepan. Salah satu contoh bahwa Ormas/LSM yang ada di Provinsi DKI Jakarta, terutama bantuan hibah diarahkan kepada Ormas/LSM yang mengelola program yang searah dengan kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mengarah kepada kesehatan yang baik membangun kota yang sehat, bukan hanya obat, dokter yang diperlukan, tapi diperlukan peran serta masyarakat lainnya untuk mensosialisasikan prilaku hidup sehat, dengan menjaga lingkungan bersih, sampah dibuang pada tempatnya. Apabila semua itu dapat terbangun, tentunya rumah sakit tidak lagi penuh dan dapat meminimalisir kesediaan obat. Dengan demikian, arah bantuan dana hibah adalah kepada program prioritas yang menjadi acuan pembangunan kota Jakarta kedepan. (ziz)

 

Maulid Nabi Muhammad SAW Jangan Hanya Sebatas Selayang Pandang

Manusia berada dalam kerugian, kecuali manusia beriman, beramal soleh, baik, benar, sabar. Salah satu perbuatan rutinnya adalah selalu hadir didalam majelis ilmu dengan “hujjah” yakni, mengahdiri satu majelis ilmu lebih baik dari seribu pahala perbuatan baik lainnya. Bahkan, jalanan yang sering dilaluinya pun turut berdzikir. Sebagaimana Nabi Daud AS, ketika membaca Kitab Zabur, gunung, burung dan makhluk lainnya ikut berdzikir. Dan rumah yang didalamnya dibaca Al-Qur’an akan terang benderang terlihat oleh penghuni langit maupun penghuni bumi. Jangan jadikan Maulid, Maulid, Maulid Nabi Muhammad SAW hanya selayang pandang belaka, semestinya menjadi vitamin penambah tenaga dalam mendakwahkan akhlak Baginda Nabi Besar Muhammad SAW kepada masyarakat tanpa ada rasa jemu hingga yaumil akhir. Jangan “khayal” masuk surga kalau tidak shalat, karena shalat ketentuan Allah SWT. Shalat kalau tidak shalawat tidak diterima, kalau kita shalat harus mengenal siapa dan bagaimana Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah tafsir bahwa “manusia kalau mati, ketika ditinggal 7 langkah, bangkit lagi untuk ujian kepada si mayit, lalu Alllah SWT mencipta malaikat Munkawanakir yang spesial menanyakan pada si mayit, siapa Tuhan siapa Nabi dan Rasulmu.” Organ tubuh menjadi saksi di yaumil kiamah. Mulut ditutup, lidah diikat, dan organ tubuh kita berbicara. Sekarang mari sama-sama kita merenung bahwa bagaimana Allah SWT kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW kepada Allah SWT, bagaimana Rasulullah SAW kepada sahabat, bagaimana sahabat kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW kepada ulama, dan bagaimana ulama kepada Rasulullah SAW. (ziz)